Anggap Jual Beli Tanah dengan Korban Lumpur
JAKARTA – Calon presiden 2014 yang mulai terus digaungkan Partai Golkar, Aburizal Bakrie, berupaya membersihkan karir politiknya dari kasus lumpur Lapindo yang masih menyisakan sejumlah masalah itu. Dia tak merasa memiliki beban politik dengan adanya kasus tersebut. Dia menganggap kasus lumpur Lapindo tersebut sebagai proses jual beli tanah dengan masyarakat yang terdampak semburan lumpur.
Karena itu, dia merasa tak ada hambatan politik atas kasus yang telah menenggelamkan ribuan rumah penduduk tersebut. Upaya Ical –sapaan Aburizal– untuk menjauhkan diri dari kasus Lapindo juga tergambar pada penyebutan kasus itu sebagai Lusi (lumpur Sidoarjo), bukan sebutan yang sangat populer di publik: lumpur Lapindo.
Lapindo adalah perusahaan PT Lapindo Brantas yang berafi liasi dengan Grup Bakrie. Merekalah yang mengebor minyak di kawasan Porong saat semburan lumpur meledak. ’’Persoalan Lusi bukan beban buat kami,’’ tegas Ical di sela Refl eksi Perjuangan Partai Golkar dalam Menata Masa Depan Indonesia di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin (27/12).
Dia menambahkan, dirinya tidak menganggap hal tersebut sebagai beban politik karena prosesnya juga sudah memasuki tahap akhir. Dia yakin semua bisa dituntaskan pada 2012. ’’Sekarang sudah sekitar 90 persen diselesaikan,’’ tegasnya. Di sisi lain, dia menegaskan, dalam proses jual beli, selalu diupayakan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Di antaranya, kata dia, upaya pihaknya membeli tanah di sekitar lokasi semburan dengan 10–20 kali lipat nilai jual objek pajak (NJOP) yang berlaku. ’’Itu sudah menjadi kesepakatan tanpa ada tekanan. Ya intinya semua adalah proses jual beli, tidak ada beban,’’ imbuhnya. Pernyataan Ical tersebut menanggapi sejumlah pihak bahwa dirinya merupakan bagian tokoh di negeri ini yang memiliki beban politik. Proses saling sandera antartokoh politik kemudian dianggap bakal terus terpelihara setidaknya hingga 2014.
’’Tidak ada itu sandera-menyandera,’’ ujar Ical. Dia juga memastikan bahwa pihaknya tidak melakukan upaya penyanderaan politik terhadap tokoh-tokoh tertentu. Termasuk, dengan kepentingan penuntasan kasus Bank Century yang sejak awal getol didorong Golkar. Ical menegaskan, pihaknya ikut mendorong agar kasus Century bisa segera dituntaskan justru demi menghindari potensi sandera-menyandera tersebut.
’’Bagi kami, Century tetap harus diselesaikan. Tapi, jangan sampai menilai penyelesaian itu harus menyatakan ada orang yang salah. Menyatakan benar itu juga penyelesaian,’’ paparnya. Sebagaimana diberitakan, beberapa waktu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan hasil audit investigasi lanjutan kasus Bank Century yang merupakan permintaan DPR.
Berdasar salah satu bagian laporan itu, kalangan istana ikut terserempet. Yaitu, terungkapnya aliran dana kepada sebuah perusahaan penerbitan media yang selama ini diidentikkan dekat dengan Presiden SBY maupun Partai Demokrat. Juga, aliran dana kepada HEW yang diduga kuat merupakan Hartanto Edhie Wibowo (adik kandung Ibu Negara Ani Yudhoyono). Meski, BPK belum bisa membuktikan keterkaitan dua temuan tersebut dengan kasus Century.
EmoticonEmoticon