ANTISIPASI: Sejumlah pengendara sepeda motor mengisi BBM di salah satu SPBU, kemarin.
BOGOR –Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Bogor segera membentuk tim satuan tugas (satgas) dengan menggandeng aparat kepolisian, guna mengantisipasi monopoli dalam isu kenaikan harga BBM 1 April mendatang.Ketua Hiswana Migas Bogor, Bahriun mengatakan, pembentukan satgas rutin dilakukan saat menghadapi gejolak harga BBM. Pasalnya, kenaikan harga kerap diwarnai dengan isu monopoli, baik dari kalangan pengusaha maupun konsumen. Di antaranya penimbunan BBM serta permainan harga di tingkat pasar.
“Untuk itu kami membentuk satgas agar bisa memantau langsung ke lapangan. Kita juga akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian,” kata pria yang mengaku sudah 35 tahun bergerak di bidang BBM itu kepada Radar Bogor, Minggu (26/2).
Lebih lanjut dia mengatakan, selain pembentukan satgas, tak ada langkah khusus yang akan ditempuh. Sebab kenaikan harga BBM itu murni kebijakan pemerintah dan tak bisa diitervensi oleh pihak pengusaha. Adapun langkah konkret yang diambil pengusaha stasuin pengisan bahan bakar umum (SPBU) adalah mempersiapkan modal tambahan agar tetap bisa eksis ketika harga BBM melambung.
“Ya kalau kenaiakan harganya tiga puluh persen, berarti kita persiapkan tambahan modal juga tiga puluh persen. Kalau tidak, sulit untuk mengikuti kenaikan harga ini,” ungkapnya.
Kendati isu kenaikan BBM sudah santer di media, Bahriun mengaku belum mendapat sosialisasi langsung dari Pertamina. Menurut dia, kenaikan harga akan berjalan dengan sendirinya tanpa ada sosialisasi resmi, melainkan cukup dari media. “Biasanya kalau naik ya naik, tidak ada sosialisasi resmi. Kan sudah tahu sama tahu,” imbuh Bahriun yang kini memegang manajemen empat SPBU di Bogor itu.
Dia menyebutkan, saat ini belum terjadi gejolak di masyarakat. Biasanya antrean panjang konsumen terjadi sekitar tiga hari sebelum kenaikan. Rata-rata kalangan sopir angkot dan pedagang eceran akan menimbun BBM sebelum harganya naik. “Itulah kebiasaan masyarakat kita. Ketika akan ada kenaikan langsung beramai-ramai menimbun. Maka dari itu kita bentuk satgas, agar distribusi BBM di Kota Bogor merata,” katanya.
Di samping konsumen, Bahriun mengimbau pengusaha SPBU juga tidak melakukan monopoli dengan menyimpan BBM lebih dari delivery order (DO) yang sudah ditentukan. Dia menyebutkan, saat ini ada 23 SPBU di Kota Bogor dan 97 di Kabupaten Bogor. Seluruhnya akan diawasi oleh satgas dan aparat kepolisian agar tercipta suatu kondusivitas dan stabilitas di tengah masyarakat.
Menurut dia, kenaikan harga akan berimbas langsung pada penurunan konsumen. Namun, itu tak berlangsung lama, sekitar dua bulan kondisi akan kembali seperti biasa. Kenaikan omset, kata dia, justru akan terjadi pada hari-hari pertama kenaikan, yakni sampai 50 persen. Karena di saat itu konsumen akan membeli BBM lebih dari yang dibutuhkan. Namun setelah dua hari, penjualan akan turun drastis sampai dua bulan ke depan.
Bahriun merinci, rata-rata penjualan Pertamax di Kota Bogor hanya 2 ribu liter per hari dengan harga Rp8.800 per liter. Sedangkan Premium 21 ribu liter dengan harga Rp4.500 per liter. Itu artinya, konsumsi Pertamax (BBM nonsubsidi, red) masih kalah jauh dengan Premium yang mendapat subsidi dari pemerintah.
Seperti diberitakan, isu kenaikan harga BBM bersubsidi sudah lama digaungkan pemerintah. Tujuannya untuk penghematan dan mengalihkan masyarakat agar menggunakan BBM nonsubsidi. Kenaikannya disebut-sebut akan terjadi mulai April 2012 sekitar Rp2.000 per liter.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor, Slamet Wijaya meminta Pemkot Bogor responsif menghadapi rencana kenaikan harga BBM ini. Pasalnya, harga BBM berdampak langsung pada stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Itu sudah bisa terlihat dari naiknya harga beras dan komoditi lain di sejumlah pasar tradisonal sejak beberapa waktu terakhir.
Untuk itu, kata dia, perlu ada operasi pasar murni (OPM) yang digelar sebelum kenaikan harga BBM diberlakukan. “Itu (OPM) penting untuk mengantisipasi gejolak harga bahan pokok. Jadi jangan menunggu harga BBM naik baru gelar OPM,” katanya saat dikonfirmasi, kemarin.
Terkait opsi pembagian bantuan langsung tunai (BLT) kepada rakyat miskin guna menjaga daya beli masyarakat, menurut politisi PDIP tersebut, tak bisa dijadikan sebagai solusi. Sebab yang terpenting dilakukan adalah memberi kail, bukan memberi umpan. Dia mengimbau masyarakat Kota Bogor tidak panik dalam menghadapi kenaikan harga BBM ini.
EmoticonEmoticon