JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGR) semakin geram dengan kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebelumnya, mereka memprotes penerapan uji kompetensi untuk program sertifikasi guru. Kini, mereka mempersoalkan 600.000 usulan kenaikan pangkat guru yang tertahan di Kemendikbud.
Ketua Umum PB PGRI Sulistyo, kemarin menuturkan, sebanyak 600.000 usulan kenaikan pangkat guru yang tertahan ini untuk golongan IV-A ke atas.
Karena itu, sambung dia, pihaknya mengimbau seluruh guru yang sudah terlanjur mengirimkan usulan kenaikan pangkat untuk bersabar. Dia memperkirakan, usulan kenaikan yang tertahan ini mulai masuk sejak dekade 80-an.
“Sabar bukan berarti kalah. Tetapi mengalah untuk menang,” ucapnya. Meski sampai sekarang belum ada keterangan resmi kapan usulan ini akan diproses, Sulitsyo meminta para guru untuk tidak mudah dihasut.
Apalagi sampai menggelar protes yang berlebihan. Intinya, ia mensinyalir jika sistem pembinaan guru saat ini kurang bersahabat dengan guru.
Sulistyo berjanji akan terus mendesak Kemendikbud untuk segera menyelesaikan permohonan kenaikan pangkat tadi. Dia menjelaskan, di kantor Kemendikbud, dokumen usulan kenaikan pangkat ini ditumpuk berserakan.
Kasus yang terjadi adalah, usulan satu belum dituntaskan, sudah masuk lagi puluhan usulan kenaikan pangkat yang baru.
Sulistyo memperkirakan, tertahannya usulan kenaikan pangkat ini disebabkan sistem penetapan angka kredit yang tidak rapi. Dia menjelaskan, saat ini ada perkembangan baru yaitu para guru yang ingin naik pangkat dari 4-a ke 4-b wajib mengumpulkan 12 poin angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
Unsur pengembangan profesi ini di antaranya adalah, guru wajib menulis karya ilmiah, membuat media pendidikan, menciptakan alat peraga pendidikan, menyelenggarakan seni pertunjukan, kegiatan bimbingan dan penyuluhan, serta pengembangan kurikulum.
Menurut dia, dari seluruh item pengeruk angka kredit dalam unsur pengembangan profesi tersebut, yang paling memungkinkan dilakukan guru adalah penulisan karya ilmiah. Untuk item yang lainnya, kata Sulistyo, tidak tersedianya buku panduan atau pedoman.
Menurut Sulistyo, sulitnya aturan kenaikan pangkat ini berdampak negatif. Yaitu munculnya makelar kredit poin palsu. Kasus ini ini terjadi di Pekanbaru, Batam dan Jogjakarta.
Rata-rata, satu paket angka poin dihargai mulai Rp3 juta hingga Rp5 juta. Namun, para guru yang nekat menggunakan jasa makelar kredit poin palsu ini tidak untung, malah justru buntung. “Ada guru yang ketahuan angka kreditnya palsu, pangkatnya diturunkan,” ucap Sulistyo.
Sementara itu, bagi guru di Kota dan Kabupaten Bogor yang ingin memiliki sertifikasi harus mulai berbenah meningkatkan kemampuannya. Pasalnya, Februari mendatang Kemendikbud mulai menggelar ujian kompetensi guru yang merupakan bagian dari proses sertifikasi guru.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Peningkatan Mutu Pendidikan (BP SDMP-PMP), Syawal Gultom mengatakan, uji kompetensi ini akan tetap dilakukan meskipun banyak pihak yang menolak tentang pelaksanaan uji kompetensi guru.
“Meskipun banyak yang menolak, uji kompetensi ini akan terus dilakukan. Diperkirakan akan dimulai pada Februari. Tapi saya belum tahun tanggal pastinya, karena tergantung dari DIPA-nya,” ungkap Syawal.
Ketua Umum PB PGRI Sulistyo, kemarin menuturkan, sebanyak 600.000 usulan kenaikan pangkat guru yang tertahan ini untuk golongan IV-A ke atas.
Karena itu, sambung dia, pihaknya mengimbau seluruh guru yang sudah terlanjur mengirimkan usulan kenaikan pangkat untuk bersabar. Dia memperkirakan, usulan kenaikan yang tertahan ini mulai masuk sejak dekade 80-an.
“Sabar bukan berarti kalah. Tetapi mengalah untuk menang,” ucapnya. Meski sampai sekarang belum ada keterangan resmi kapan usulan ini akan diproses, Sulitsyo meminta para guru untuk tidak mudah dihasut.
Apalagi sampai menggelar protes yang berlebihan. Intinya, ia mensinyalir jika sistem pembinaan guru saat ini kurang bersahabat dengan guru.
Sulistyo berjanji akan terus mendesak Kemendikbud untuk segera menyelesaikan permohonan kenaikan pangkat tadi. Dia menjelaskan, di kantor Kemendikbud, dokumen usulan kenaikan pangkat ini ditumpuk berserakan.
Kasus yang terjadi adalah, usulan satu belum dituntaskan, sudah masuk lagi puluhan usulan kenaikan pangkat yang baru.
Sulistyo memperkirakan, tertahannya usulan kenaikan pangkat ini disebabkan sistem penetapan angka kredit yang tidak rapi. Dia menjelaskan, saat ini ada perkembangan baru yaitu para guru yang ingin naik pangkat dari 4-a ke 4-b wajib mengumpulkan 12 poin angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
Unsur pengembangan profesi ini di antaranya adalah, guru wajib menulis karya ilmiah, membuat media pendidikan, menciptakan alat peraga pendidikan, menyelenggarakan seni pertunjukan, kegiatan bimbingan dan penyuluhan, serta pengembangan kurikulum.
Menurut dia, dari seluruh item pengeruk angka kredit dalam unsur pengembangan profesi tersebut, yang paling memungkinkan dilakukan guru adalah penulisan karya ilmiah. Untuk item yang lainnya, kata Sulistyo, tidak tersedianya buku panduan atau pedoman.
Menurut Sulistyo, sulitnya aturan kenaikan pangkat ini berdampak negatif. Yaitu munculnya makelar kredit poin palsu. Kasus ini ini terjadi di Pekanbaru, Batam dan Jogjakarta.
Rata-rata, satu paket angka poin dihargai mulai Rp3 juta hingga Rp5 juta. Namun, para guru yang nekat menggunakan jasa makelar kredit poin palsu ini tidak untung, malah justru buntung. “Ada guru yang ketahuan angka kreditnya palsu, pangkatnya diturunkan,” ucap Sulistyo.
Sementara itu, bagi guru di Kota dan Kabupaten Bogor yang ingin memiliki sertifikasi harus mulai berbenah meningkatkan kemampuannya. Pasalnya, Februari mendatang Kemendikbud mulai menggelar ujian kompetensi guru yang merupakan bagian dari proses sertifikasi guru.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Peningkatan Mutu Pendidikan (BP SDMP-PMP), Syawal Gultom mengatakan, uji kompetensi ini akan tetap dilakukan meskipun banyak pihak yang menolak tentang pelaksanaan uji kompetensi guru.
“Meskipun banyak yang menolak, uji kompetensi ini akan terus dilakukan. Diperkirakan akan dimulai pada Februari. Tapi saya belum tahun tanggal pastinya, karena tergantung dari DIPA-nya,” ungkap Syawal.
EmoticonEmoticon