Hutan Puncak tak Sesuai Tata Ruang

ewin   00.09   peristiwa   Comment  

TAK SESUAI: Hutan lindung di kawasan Puncak tak sesuai dengan peruntukannya. Hal itu berdasarkan data Pengkajian, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) LPPM-IPB.

CISARUA–Sekitar 80 persen kawasan hutan Puncak rusak, dan 40 persen arealnya tak sesuai tata ruang. Kerusakan lingkungan itu berdasarkan penelitian yang dilakukan Pusat Pengkajian, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) LPPM-IPB.

Peneliti senior P4W LPPM-IPB, Ernan Rustiadi menegaskan, kawasan hutan lindung di Puncak seharusnya untuk areal konservasi. Namun, karena banyaknya pe­langgaran tata ruang, sebagian besar hutan itu rusak.

“Kerusakan terparah terjadi karena adanya alih fungsi hutan menjadi perkebunan yang luasnya mencapai 850 hektare. Salah satunya adalah kawasan hutan lindung yang malah menjadi kebun teh,” ungkapnya saat seminar di Gedung P4W Kampus IPB Baranangsiang, kemarin.

Selain alih fungsi, lanjutnya, kerusakan terparah terjadi akibat penggunaan lahan perkebunan yang diubah menjadi pemukiman. Luas kerusakan tersebut mencapai 650 hektare.

“Karena itu, berdasarkan penelitian kami di lapangan, dari berbagai faktor yang menga­kibatkan kerusakan Puncak, dapat dikatakan 39 persen pemukiman yang ada di sana juga tidak sesuai RTRW,” tukasnya.

Hal ini, selain berimbas pada kerusakan lingkungan, juga mengakibatkan potensi bencana yang terus meningkat setiap tahun karena mulai minimnya kawasan serapan air.

“Dengan banyaknya kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan menjadi perkebunan dan rumah, potensi bencana memang akan terus meningkat,” terangnya.

Pertumbuhan lahan yang ter­bangun dan tak terkendali, lan­jutnya, juga menjadi penyebab mencuatnya konflik horizontal. Seperti, ketidaknyamanan, tergang­gunya efisiensi infrastruktur dan kesemrawutan.

“Setiap tahun, status siaga banjir di kawasan puncak terus meningkat. Artinya, jika puncak musim hujan terjadi, siap-siaplah menghadapi musibah,” tegasnya.

Solusinya, jelas dia, pemerintah diharapkan bisa mengembalikan RTRW sebesar 33,67 persen dan Puncak harus kembali menjadi kawasan hutan lindung.