JAKARTA–Proyek pengadaan barang di DPR selama ini selalu memantik perhatian publik. Terlebih lagi, karena proyek-proyek DPR itu tidak hanya sekadar terkesan fantastis dari segi anggaran, tapi juga mengundang kontroversial.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyatakan, proyek di DPR yang sarat kontroversi, seperti perawatan gedung, renovasi ruang rapat, papan selamat datang, renovasi parkir motor, toilet, kalender dan makanan rusa, merupakan tindakan yang keterlaluan. “Itu menghina intelektualitas dan pengkhianatan terhadap rakyat,” kata Fadli Zon kepada JPNN (Grup Radar Bogor), kemarin.
Menurut dia, pimpinan DPR harus bertanggung jawab penuh. Termasuk dalam hal proyek ruang baru Badan Anggaran (Banggar) DPR, Fadli mensinyalir pimpinan DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) telah lalai. “Jika mereka tahu, berarti memang ada kolaborasi. Jika tak tahu, berarti pimpinan DPR dikerjai oleh Sekjen DPR,” ulasnya.
Untuk itu, Fadli Zon mendesak agar Sekjen DPR RI, Nining Indra Saleh dikenai sanksi. “Jika perlu dicopot. Harus ada sanksi pada Sekjen dengan mengganti atau malah memperkarakan secara hukum,” desaknya.
Ia menambahkan, sudah saatnya KPK masuk untuk melakukan penyelidikan atas proyek-proyek DPR. Sebab, proyek-proyek bernilai fantastis di luar kenormalan ini jelas merusak kredibilitas DPR. “Ini malah meneguhkan stigma bahwa DPR menjadi sarang koruptor,” imbuhnya.
Meski demikian, anak buah Prabowo Subianto itu juga mengingatkan agar kontroversi proyek-proyek DPR tidak membuat publik lalai tentang hal serupa di jajaran pemerintah. “Poyek semacam ini juga sangat mungkin terjadi di ranah eksekutif, namun belum ada yang membeberkan ke publik. Saatnya menyingkap korupsi dan pemborosan anggaran dana rakyat,” cetusnya.
Sementara itu, harga satu kursi impor dari Jerman yang dipakai untuk mengisi ruang rapat Banggar DPR setelah menjalani renovasi terkuak. Angkanya memang tergolong fantastis. Satu kursi dibanderol seharga Rp24 juta.
Informasi ini terungkap setelah Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK), Siswono Yudhohusodo menanyakannya kepada Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR, Sumirat. “Benar ini harganya sampai Rp24 juta per kursi?” tanya Siswono saat mengecek ruang rapat Banggar bersama para anggota BK, kemarin.
Raut wajah Sumirat tampak agak panik. Maklum saja di dalam ruang rapat Banggar ikut hadir puluhan awak media cetak dan elektronik yang langsung sigap “pasang telinga”. “Iya, sekitar itu, Pak,” jawab Sumirat.
“Nyaman sih, tapi nggak cocok untuk DPR,” timpal Siswono sambil mencoba duduk di salah satu kursi. Berkali-kali dia menyenderkan punggungnya secara maksimal ke kursi berwarna hitam itu.
Meja-meja di ruang rapat juga baru. Tapi, produk dalam negeri. “Belinya di Jerman juga, tapi Jerman yang ini, jejer’e Kauman,” canda Ali Maschan Moesa, anggota BK dari FPKB.
Seluruhnya ada 200 kursi baru yang dibeli. Sebagian besar masih rapi terbungkus plastik putih. Dengan harga per unit Rp24 juta, maka anggaran untuk pembelian seluruh kursi ini mencapai Rp4,8 miliar. Sebelumnya, sempat disebut lighting system (sistem penerangan) menghabiskan anggaran Rp250 juta.
Untuk karpet yang dipakai menutup ruang rapat Banggar, kabarnya dialokasikan Rp5 juta per meter persegi. Adapun ruangannya sendiri berukuran sekitar 400 meter persegi (20 x 20 m). Luas itu belum termasuk ruang staf Banggar yang berukuran 80 meter persegi (4 x 20 m). Bila dihitung untuk ruang rapatnya saja, maka diperkirakan anggaran pembelian karpet mencapai Rp2 miliar.
Semua anggaran ini belum termasuk untuk sistem peredam suara, sound system, pemasangan dinding baru, plafon dan fasilitas LCD. Fasilitas yang terakhir ini berjumlah tiga paket.
Masing-masing paket terdiri atas 12 TV layar datar berukuran 29 inci yang dipasang berjejer empat ke samping dan tiga ke bawah. Sayangnya, kesekjenan DPR masih tertutup soal harganya. (pri/dyn)
Daftar Proyek di DPR :
Perawatan Gedung : Rp500 M
Renovasi ruang rapat Banggar : Rp20 M
Renovasi toilet : Rp2 M
Jasa kebersihan : Rp15 M
Pembuatan kalender : Rp1,3 M
Pemberian makan rusa : Rp598 Juta
Pembangunan gedung baru : Rp1,3 T
Papan selamat datang : Rp4,8 M
Renovasi tempat parkir motor : Rp3 M
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyatakan, proyek di DPR yang sarat kontroversi, seperti perawatan gedung, renovasi ruang rapat, papan selamat datang, renovasi parkir motor, toilet, kalender dan makanan rusa, merupakan tindakan yang keterlaluan. “Itu menghina intelektualitas dan pengkhianatan terhadap rakyat,” kata Fadli Zon kepada JPNN (Grup Radar Bogor), kemarin.
Menurut dia, pimpinan DPR harus bertanggung jawab penuh. Termasuk dalam hal proyek ruang baru Badan Anggaran (Banggar) DPR, Fadli mensinyalir pimpinan DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) telah lalai. “Jika mereka tahu, berarti memang ada kolaborasi. Jika tak tahu, berarti pimpinan DPR dikerjai oleh Sekjen DPR,” ulasnya.
Untuk itu, Fadli Zon mendesak agar Sekjen DPR RI, Nining Indra Saleh dikenai sanksi. “Jika perlu dicopot. Harus ada sanksi pada Sekjen dengan mengganti atau malah memperkarakan secara hukum,” desaknya.
Ia menambahkan, sudah saatnya KPK masuk untuk melakukan penyelidikan atas proyek-proyek DPR. Sebab, proyek-proyek bernilai fantastis di luar kenormalan ini jelas merusak kredibilitas DPR. “Ini malah meneguhkan stigma bahwa DPR menjadi sarang koruptor,” imbuhnya.
Meski demikian, anak buah Prabowo Subianto itu juga mengingatkan agar kontroversi proyek-proyek DPR tidak membuat publik lalai tentang hal serupa di jajaran pemerintah. “Poyek semacam ini juga sangat mungkin terjadi di ranah eksekutif, namun belum ada yang membeberkan ke publik. Saatnya menyingkap korupsi dan pemborosan anggaran dana rakyat,” cetusnya.
Sementara itu, harga satu kursi impor dari Jerman yang dipakai untuk mengisi ruang rapat Banggar DPR setelah menjalani renovasi terkuak. Angkanya memang tergolong fantastis. Satu kursi dibanderol seharga Rp24 juta.
Informasi ini terungkap setelah Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK), Siswono Yudhohusodo menanyakannya kepada Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR, Sumirat. “Benar ini harganya sampai Rp24 juta per kursi?” tanya Siswono saat mengecek ruang rapat Banggar bersama para anggota BK, kemarin.
Raut wajah Sumirat tampak agak panik. Maklum saja di dalam ruang rapat Banggar ikut hadir puluhan awak media cetak dan elektronik yang langsung sigap “pasang telinga”. “Iya, sekitar itu, Pak,” jawab Sumirat.
“Nyaman sih, tapi nggak cocok untuk DPR,” timpal Siswono sambil mencoba duduk di salah satu kursi. Berkali-kali dia menyenderkan punggungnya secara maksimal ke kursi berwarna hitam itu.
Meja-meja di ruang rapat juga baru. Tapi, produk dalam negeri. “Belinya di Jerman juga, tapi Jerman yang ini, jejer’e Kauman,” canda Ali Maschan Moesa, anggota BK dari FPKB.
Seluruhnya ada 200 kursi baru yang dibeli. Sebagian besar masih rapi terbungkus plastik putih. Dengan harga per unit Rp24 juta, maka anggaran untuk pembelian seluruh kursi ini mencapai Rp4,8 miliar. Sebelumnya, sempat disebut lighting system (sistem penerangan) menghabiskan anggaran Rp250 juta.
Untuk karpet yang dipakai menutup ruang rapat Banggar, kabarnya dialokasikan Rp5 juta per meter persegi. Adapun ruangannya sendiri berukuran sekitar 400 meter persegi (20 x 20 m). Luas itu belum termasuk ruang staf Banggar yang berukuran 80 meter persegi (4 x 20 m). Bila dihitung untuk ruang rapatnya saja, maka diperkirakan anggaran pembelian karpet mencapai Rp2 miliar.
Semua anggaran ini belum termasuk untuk sistem peredam suara, sound system, pemasangan dinding baru, plafon dan fasilitas LCD. Fasilitas yang terakhir ini berjumlah tiga paket.
Masing-masing paket terdiri atas 12 TV layar datar berukuran 29 inci yang dipasang berjejer empat ke samping dan tiga ke bawah. Sayangnya, kesekjenan DPR masih tertutup soal harganya. (pri/dyn)
Daftar Proyek di DPR :
Perawatan Gedung : Rp500 M
Renovasi ruang rapat Banggar : Rp20 M
Renovasi toilet : Rp2 M
Jasa kebersihan : Rp15 M
Pembuatan kalender : Rp1,3 M
Pemberian makan rusa : Rp598 Juta
Pembangunan gedung baru : Rp1,3 T
Papan selamat datang : Rp4,8 M
Renovasi tempat parkir motor : Rp3 M
EmoticonEmoticon